Makna Kepentingan Umum Atas Tanah


Sumber Foto: krjogja.com

Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akhir-akhir ini menimbulkan polemik yang semakin membesar. Konflik yang telah bermula sejak 2011 ini menjadi semakin rumit. Dianggap ada bentuk kesewenang-wenangan negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai penguasa atas segala sumber daya alam Indonesia. Kesewenang-wenangan tersebut dibuktikan dengan adanya kekerasan dalam penggusuran rumah, bangunan, serta pekarangan di atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat demi pembangunan bandara baru.

Hal ini sesungguhnya diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi antara negara dan masyarakat dalam memandang tanah yang memiliki fungsi sosial. Tulisan ini berusaha untuk memberikan makna atas prinsip kepentingan umum yang diturunkan dari asas fungsi sosial tersebut. Diharapkan dengan pemaknaan yang jelas mengenai kepentingan umum tersebut dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai atas konsep ideal pembangunan NYIA.

Satu hal yang harus dipahami sebagai konstruksi dasar dalam pemaknaan, hukum agraria nasional memang menghendaki adanya fungsi sosial atas tanah. Fungsi sosial tersebut didasarkan pada konstruksi berpikir bahwa seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Sumber daya alam, salah satunya tanah, yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan umum seluruh bangsa, maka pemilik perseorangan atas tanah harus melepaskan kepemilikannya. Fungsi sosial itu sesungguhnya terikat penuh oleh makna kepentingan umum, dalam arti seluruh Bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan pula, dalam hal negara membutuhkan tanah yang bukan untuk kepentingan umum, maka hak atas tanah tetap dimiliki secara mutlak oleh pemiliknya.

Setidaknya terdapat empat hal yang harus digunakan dalam memaknai kepentingan umum yang melekat atas tanah. Pertama, perwujudan kepentingan umum pada saat perencanaan harus disepakati bersama oleh masyarakat secara luas. Bukan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Tanpa adanya kesepakatan bersama bahwa tanah tersebut memiliki fungsi pembangunan untuk kepentingan umum, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya. Adapun dalam peralihan hak atas tanah, peralihannya tidak tunduk pada prinsip kepentingan umum, melainkan pada prinsip jual-beli. Rakyat dan negara memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan harga tanah. Begitu pun sebaliknya, jika tanah telah disepakati bersama sebagai objek kepentingan umum oleh masyarakat itu sendiri, maka secara moral, masyarakat pun berkewajiban untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya kepada negara dengan tunduk pada prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kedua, kepentingan umum haruslah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar tersebut mencakup hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mengembangkan dirinya, dll. Juga termasuk hak-hak warga negara yang diatur secara konstitusional sebagaimana dimaksud pada UUD 1945. Di luar kedua bentuk pemenuhan hak tersebut, maka pembangunan di atas tanah tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

Ketiga, kepentingan umum haruslah menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Konsep ini merupakan turunan dari konsep negara kesejahteraan, dimana ada kewajiban dari negara untuk memperbaiki kualitas hidup warga negaranya. Jika dalam hal pembangunan di atas tanah itu justru berdampak pada hilangnya kesejahteraan masyarakat. Mereka kehilangan tanah garapan, kemiskinan, kehilangan ruang untuk hidup, serta kehilangan ruang untuk berkembang dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, pembangunan tersebut bukanlah pembangunan untuk kepentingan umum.

Keempat, pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya tidak dengan kekerasan atau mengambil paksa hak atas tanah seorang warga negara. Kepentingan umum harus dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Apabila terdapat cara-cara kekerasan untuk membolehkan pembangunan di atas tanah itu, pembangunan tersebut bukanlah termasuk ke dalam kepentingan umum. Pertanyaannya, berdasarkan seluruh uraian di atas, apakah penetapan objek kepentingan umum untuk pembangunan NYIA telah tercapai?

Sebelumnya Kata Keseimbangan dalam UU tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Selanjutnya Rupa Wajah Makassar

Belum ada komentar

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *