Kebijakan Impor Garam, Sebuah Kegentingan atau Kepentingan?


Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km (terpanjang keempat di dunia setelah Kanada, Amerika, dan Rusia), (World Resources Institute, 2001). Kondisi ini didukung dengan luasnya wilayah laut teritorial Indonesia seluas 5,1 juta km2 yang mengambil sekitar 63 % dari total wilayah teritorial Indonesia dan ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km2 (Yusuf, 2007). Melihat kondisi tersebut, dapat terbayang betapa melimpahnya sumber daya pesisir dan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia.

Saking melimpahnya sumber daya pesisir di negeri ini membuat saya terkejut bahkan terheran-heran sesaat melihat ramainya pemberitaan tentang kebijakan impor garam. Jeritan tentang kebijakan impor garam ini pun datang dari berbagai wilayah.

Di desa Katasada Kabupaten Sumenep Jawa Timur, sejumlah petani garam mengakui mengalami kerugian karena sejak kebijakan impor dijalankan harga garam turun drastis. Harga garam yang sempat mencapai Rp 3,8 juta per ton, saat ini turun menjadi Rp 3 juta per ton. Sejumlah petani ini meminta kepada pemerintah untuk memikirkan nasib mereka. Di desa Astanamukti Kabupaten Cirebon, salah seorang petani juga mengaku kalau garam yang dihargai hanya Rp 200 per kilo sangat merugikan petani karena tidak cukup untuk memenuhi biaya produksi garam. Agar biaya produksi tertutupi, harga garam dari petani minimal Rp 400 per kilo. Sementara itu di wilayah Bali, pembeli garam bernama Ling Ling mengungkapkan, “Saya berharap pemerintah Jokowi dapat menekan harga dan kelangkaan garam di pasaran agar kelangkaan ini tidak terjadi dan kembali normal seperti biasanya.”

Berdasarkan referensi berita-berita maupun opini pakar, alasan utama kebijakan impor garam karena terjadi kelangkaan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi sehingga sering gagal panen. Alasan lainnya juga karena kandungan NaCl pada garam produksi petani kita masih dibawah 94,7%. Sementara kebutuhan kadar NaCl minimal 98%. Kita bisa belajar juga bahwa meskipun laut kita begitu luas, namun belum tentu kandungan NaCl yang dihasilkan memenuhi kualifikasi standar NaCl garam industri. Yah, ini menyangkut teknologi dan fakta menunjukkan proses penggaraman yang dilakukan oleh petani kita masih menggunakan metode alami.

Terkait teknologi di bidang penggaraman ini, anak bangsa Indonesia mampu menemukannya. Seperti Teknologi Multistage Presipitation oleh Bapak Moh. Khatib, seorang peneliti garam sejak tahun 2011 sekaligus dosen di IPB. Bekerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura dalam penelitian, Bapak Moh. Khatib memaparkan sentuhan teknologi Multistage ini akan semakin membantu meningkatkan kualitas dari produktivitas garam dalam negeri. Di Indramayu saat ini juga telah dikembangkan Teknologi Geomembran yang membantu peningkatan panen garam yang berkualitas. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya baru-baru ini juga berhasil menciptakan mesin untuk memurnikan garam krosok (kasar) menjadi garam industri. Alat ini disebutkan mampu memurnikan garam secara otomatis. Alat ini menghasilkan garam dari garam krosok menjadi garam dengan persentase pengotor hanya 0,06 persen. Adanya penemuan teknologi-teknologi tersebut menjadi bukti bahwa bangsa ini bisa mandiri dan tidak bergantung pada impor.

Sebuah penelitian tesis oleh Ahmad Syariful Jamil yang berjudul Analisis Permintaan Garam Indonesia. Salah satu kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan elastisitas dari model Almost Ideal Demand System (AIDS) menunjukkan Indonesia telah mengalami ketergantungan secara spesifik terhadap garam impor, khususnya garam impor Australia dan India. Kondisi tersebut diperparah dengan ditemukan hubungan saling melengkapi antara kedua negara tersebut (komplemen). Ini menyebabkan produksi garam domestik menghadapi persaingan ketat dengan garam impor dari kedua negara tersebut.

Dalam penelitian tersebut, beliau merekomendasikan agar pemerintah tidak melakukan kegiatan impor, melainkan fokus meningkatkan produksi garam domestik melalui penerapan kebijakan sinkronisasi data, upaya intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan. Berdasarkan tinjauan-tinjauan ilmiah di atas, saya menyimpulkan bahwa kebijakan impor garam tidak menjadi kegentingan ditengah kelangkaan melainkan ada kepentingan tertentu yang sedang bermain di dalamnya. Ini sungguh menyayat hati sebab kebijakan impor garam ini mendzalimi rakyat. Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa political will negara masih lemah, padahal hanya dalam urusan garam.

Urusan garam ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah secara serius untuk mengembalikan “asin”-nya produksi garam lokal. Negara harus mengawal kedaulatan garam agar garam tak jadi “hambar”. Negara harus mengelola dengan sebaik-baiknya agar swasembada juga dapat terwujud.

Sulitnya negara mengawal kedaulatan garam saat ini tidak lain karena akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi klasik ini dicetuskan oleh Adam Smith, seorang filsuf asal Skotlandia. Konsep kebijakannya adalah ekonomi bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi (Wikipedia, 2017). Sistem ekonomi ini titik tekannya pada pasar bebas. Hal ini wajar jika kita menemukan adanya keabadian dalam melakukan legalisasi kepentingan oleh kaum kapital terhadap rakyat.

Sistem Ekonomi Islam

Seharusnya sistem ekonomi kapitalisme ini digantikan oleh sistem ekonomi Islam. Alasannya, sistem ekonomi kapitalis-liberalisme bukan berasal dari aturan Tuhan Yang Maha Esa. As we know, manusia yang statusnya sebagai makhluk sangat lemah dan terbatas. Sementara Sang Pencipta menciptakan manusia sepaket dengan tuntunan hidup agar manusia tidak berjalan bodoh di muka bumi. Islam turun menjadi ajaran pelengkap ajaran nasrani maupun yahudi karena aturannya melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Jika pada ajaran-ajaran sebelumnya hanya mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ritual, maka Islam melengkapi ajaran-ajaran yang berupa zona sosial juga yang meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem sanksi, dan sistem pendidikan.

Sebagai makhluk yang serba terbatas, sepatutnyalah kita menggunakan referensi yang berasal dari wahyu untuk memberikan pengarahan kepada kita dalam mengelola zona-zona sosial, utamanya dalam mewujudkan kedaulatan garam. Persoalan garam ini merupakan masalah sistemik maka penanganannya juga berupa penanganan sistemik. Secanggih apapun inovasi gagasan maupun teknologi untuk mewujudkan swasembada garam, namun jika sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme, maka itu akan mustahil terwujud.

Yang harus dilakukan saat ini adalah bergerak adaptif dan progresif. Bergerak adaptif, yakni melakukan upaya secara kondisional sesuai dengan bidang ilmu yang kita mumpuni, khususnya terkait peningkatan produktivitas garam. Bergerak adaptif cakupannya hanya memberi solusi parsial. Oleh karena itu, harus pula bergerak progresif, yakni melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa kita butuh perubahan sistem untuk mengatasi segala problematika kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini. Sistem Islam mampu menjawab itu semua. Ingat ya, kita bergerak untuk berupaya menyadarkan bukan memaksakan.

Islam mengatur sistem ekonomi sangat komperehensif dan bertolak belakang dengan teori pasar bebas milik Adam Smith. Aturan kepemilikan kekayaan dalam Islam dibedakan menjadi tiga, yakni kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan pribadi. Ketiga kepemilikan ini punya masing-masing batasan sehingga tidak menghasilkan kerakusan dalam berkepemilikan dan tidak menimbulkan kesenjangan maupun ketimpangan.

 

Sumber Gambar disini.

Sebelumnya Munir Fest; Refleksi atas Penegakan HAM di Indonesia
Selanjutnya Keindahan Air Terjun Ere A'lulua di Tanah Bulukumba

Belum ada komentar

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *