Kata Keseimbangan dalam UU tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Sumber: viva.id

Halo pilajars. Perkenalkan saya Harvi Fikri Ramesa. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Saya tertarik mengenai pengadaan tanah yang banyak menimbulkan konflik agraria dan juga keheranan saya pada semangat pembangunan yang harus menimbulkan korban-korban pembangunan, entah itu yang terusir dari rumahnya, hingga tercerabut dengan tanah yang menjadi ruang hidup dan ruang produksinya. Keheranan dan kecemasan tersebut membawa saya untuk mengambil judul skripsi Analisis Makna Kata Keseimbangan dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Senang sekali bisa membagikan dan bercerita tentang skripsi saya ini di pilajar.

Saya menulis skripsi ini dalam waktu yang lama, kurang lebih 6 bulan. Untuk penelitian hukum normatif, yang banyak berkutat dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori, waktu 6 bulan memang lama. Sebenarnya persoalan utama ada pada diri saya yang terlampau malas untuk mengerjakannya dan juga untuk mencari literatur-literatur. Pasca seminar proposal pada bulan januari, hampir 3 bulan saya tidak menyentuh skripsi dan juga jarang melakukan bimbingan. Suatu waktu berpapasan dosen pembimbing saya di lorong kampus, lalu saya ditanya sama beliau. Redaksinya begini, “Mas, kamu bimbingan saya ya, kok jarang bimbingan sama saya?”. kemudian dengan malu-malu saya menjawab, “hehe iya Prof. Mohon Maaf, saya belum selesai mengerjakan skripsi saya. Setelah saya selesai, saya akan menghadap Prof.” Layak menjadi drama perjumpaan.

Pengantar Isi Skripsi

Pengadaan tanah ialah sebuah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Dalam prosesnya bahwa pengadaan tanah harus memperhatikan prinsip keseimbangan, dan hal itu secara implisit dijelaskan dalam pasal 9 (1). Kepentingan pihak yang berhak ini bisa diartikan sebagai para pemegang hak atas tanah, yang dalam hal ini bisa jadi person atau individu dan badan hukum.

Kesalahan dalam proses pengadaan tanah, seperti banyaknya pelanggaran yang terjadi, contohnya ialah musyawarah yang tidak dilaksanakan, bentuk ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kekerasan oleh aparat dalam proses pengadaan tanah. Contoh-contoh tersebut menjadi realitas yang terjadi dalam proses pengadaan tanah di Indonesia. Kekerasan-kekerasan yang terjadi juga merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal itu juga yang menjelaskan bahwa konflik agraria terkait pengadaan tanah marak terjadi di setiap pembangunan, khususnya infrastruktur. Contoh terkininya ialah di Kulon Progo, Yogyakarta, terkait pembangunan New International Yogyakarta Airport yang bisa teman-teman baca selengkapnya disini.

Dalam pengadaan tanah yang mesti diperhatikan ialah musyawarah atau dalam bahasa teknisnya sosialisasi. Musyawarah mempunyai peran yang sangat penting, jika musyawarah tidak terjadi, sama saja itu melanggar prinsip paling dasar dalam pengadaan tanah. Musyawarah ini bertujuan untuk merupakan forum untuk mendengar kepentingan dari para pihak, selain itu juga untuk bersama-sama menyepakati bentuk dari ganti rugi yang diinginkan. Tanpa musywarah pengadaan tanah tidak mempunyai legitimasi atau istilahnya akan menimbulkan “ketidakpastian hukum” dan sama saja hal itu akan menjadi legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang.

Perlu diingat bahwa pengadaan tanah bukanlah suatu kewajiban atau kerelaan si pemegang hak atas tanah untuk menyerahkan tanahnya. Fakta di lapangan menunjukan itu semua, bagaimana proses musyawarah ini dilewatkan begitu saja atau musyawarah terjadi tapi ujung-ujungnya kesepakatan ditentukan sepihak.

Hal tersebut tentu menjauhkan dari semangat keseimbangan yang secara implisit ada dalam norma pasal 9 (1), “pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.” pentingnya menafsirkan kata “keseimbangan” ini untuk tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengadaan tanah dan guna mewujudkan pengadaan tanah yang tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan dasar dari pengadaan tanah itu sendiri yaitu musyawarah.

Rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis di skripsi ini tentang apa makna kata keseimbangan dalam pasal 9 (1) UU Pengadaan Tanah. Metode yang digunakan menganalisis makna kata keseimbangan dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berfokus terhadap bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, dari mulai Undang-Undang yang berhubungan sampai ke konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu ada bahan hukum primer, yakni buku-buku, jurnal, yang terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui dan mengkaji masalah dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi atau penafsiran guna mengetahui makna keseimbangan dalam pengadaan tanah.

Dalam hasil telaah, penulis mengawali dengan melacak dasar konstitusionalitas pengadaan tanah. Dalam konstitusi terdapat pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang hak menguasai negara dalam bidang sumber daya alam. Kewenangan tersebut kemudian diterjemahkan dalam regulasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. selain itu penulis juga mencoba menafsirkan keseimbangan dengan mengacu kepada pendapat ahli.

Dalam suatu tulisannya Prof. Maria Soemardjono, menjelaskan bahwa keseimbangan harus terlihat dalam dua hal, yaitu dalam sisi subtansial dan sisi prosedural. Kedua segi inilah yang kemudian penulis kaji dan analisis untuk mengetahui makna kata keseimbangan apa yang seharusnya ada.

Pertama, dalam sisi substansial menurut hasil pengkajian penulis perlu diadakannya suatu pembaruan hukum pengadaan tanah nasional, dengan cara memperjelas makna kata keseimbangan itu sendiri dalam aturan terkait. Proses penafsiran tersebut nantinya akan menentukan parameter atau indikator dalam tercapainya keseimbangan di proses pengadaan tanah. Kemudian, perlu adanya suatu peraturan pelaksana tentang bagaimana menerjemahkan keseimbangan di dalam praktik pengadaan tanah.

Kedua, segi prosedural, ialah terkait pembenahan sumber daya manusia dalam proses pengadaan tanah dan kemudian paradigma paengadaan tanah itu sendiri. Hal ini akan terkait untuk meminimalisir konflik yang terjadi, karena paradigma pengadaan tanah yang selama ini terjadi di lapang ialah paradigma represif harus diubah ke paradigma yang persuasif, paradigma yang menghormati hak asasi manusia, atau lebih manusiawi. Segi ini penting untuk menerjemahkan segi substansial dalam proses pengadaan tanah.

Pada akhirnya, bahwa terwujudnya keseimbangan dalam pengadaan tanah bisa terwujud secara ideal ketika pembangunan untuk kepentingan umum itu ditujukan untuk rakyat dan tingkat pemerataan kemanfaatannya serta penghormatan terhadap hak rakyat atau hak asasi manusia. Kedua hal itu kemudian diterjemahkan ke dalam segi substansial dan prosedural untuk mewujudkam keseimbangan dalam pengadaan tanah.

Skripsi yang baik ialah yang selesai. Kalo tidak selesai berarti mungkin belum bisa disebut baik. Tapi, proses menuju baik itu sangat indah, tidak ada tandingannya; malasnya, susah cari literatur, drama dengan dosen pembimbing, drama dengan orang sekitar, pura-pura ngerjain, padahal sebenarnya tidak. Semua itu akan ditemukan dalam penyusunan skripsi. Saya yakin skripsi itu urusan jatuh bangunnya orang sendirian. Tapi, saya juga yakin, bahwa mempunyai teman yang asik saat ngerjain skripsi itu membantu sangat. Jadi, nikmati aja skripsi, kalo lagi semangat ya kerjain, kalo jenuh ya santai dulu. Oh ya, pilih topik skripsi sesuai ketertarikan dan minat ya, biar asik dan semangat ngerjainnya hehe.

Jika kawan pilajars ingin membaca skripsinya yang tersedia dalam format jurnal, bisa mengunduh pada tautan berikut.

Sebelumnya Perimbangan Kekuatan Arab dan Israel pada Perang Arab-Israel Pertama
Selanjutnya Makna Kepentingan Umum Atas Tanah

Belum ada komentar

Tinggalkan pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *